PNPM Mandiri Perkotaan

Dalam satu kesempatan berbincang dengan Bupati Jepara, H. Hendro Martojo, Penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan-permasalahan kemiskinan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kebupaten Jepara yang di dalamnya harus memenuhi target pencapaian MDG’s (Millenium Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Millenium.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada September 2000 dideklarasikan MDG’s sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan atau hidup dengan biaya di bawah US$1/orang/hari. Manifesto MDG’s mendeskripsikan tentang “bahaya ketidaksetaraan” yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan social baik dari sisi komunitas mikro hingga komunitas makro.

Komunitas Mikro dapat dilihat dalam kehidupan keseharian, di mana berkurangnya rasa keadilan dan kepedulian dari elemen masyarakat yang mampu terhadap yang kurang mampu. Sedangkan dalam Komunitas Makro, Hubungan antar Negara-negara di dunia banyak ditemui penjajahan secara politik dan ekonomi yang menempatkan Negara-negara berkembang sebagai objek eksploitasi oleh Negara-negara maju.

Menilik fenomena di tengah komunitas mikro, Pemerintah Kabupaten Jepara yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia menyadari akan bahaya ketidaksetaraan akan mengancam tata social, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah merancang sebuah program pembangunan manusia untuk mengantisipasi tantangan global ke depan, salah satunya adalah PNPM. Jepara masuk dalam payung PNPM sejak April 2007 yang sebelumnya sudah didahului dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti P2KP dan PPK. Tantangan terberat di Jepara, menurut Bupati Jepara adalah pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesehatan. Kualitas sumberdaya manusia menjadi pilar penting melawan bahaya ketidakssetaraan, karena yang dibangun adalah manusia-nya dan itu harus mengubah paradigm masyarakat terhadap kehidupannya terlebih dahulu.

Disamping itu, masalah kesehatan juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara untuk ditangani dengan serius. Persoalan kesehatan tidak bisa dipandang secara lahiriah saja namun juga secara ruhaniah. Sehingga kombinasi lahiriah dan ruhaniah yang sehat akan berdampak positif bagi upaya melawan bahaya ketidaksetaraan yang dalam hal akan melahirkan kekuatan kepedulian dan keadilan. Pemerintah Kabupaten Jepara sangat mendorong lahirnya PNPM di Jepara.

Karena dengan adanya PNPM makan tugas berat pemerintah kabupaten Jepara bisa terwujud dengan baik. Sebagai kontribusinya, Pemberintah Kabupaten Jepara mengeluarkan kebijakan untuk mem-backup PNPM secara penuh agar penurunan angka kemiskinan di Jepara lebih cepat dari target. Beberapa hal yang dilakukan antara lain: